Category Archives: Berita

HARMONISASI RANCANGAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE DENGAN DEPKUM HAM KANWIL ACEH

img_1275

LHOKSEUMAWE,  Bagian Hukum Setda Kota Lhokseumawe bertempat di Ooprom Setdako Lhokseumawe (11/11/2016) melakukan Harmonisasi Ranqanu Kota Lhokseumawe dengan Depkum Ham Kanwil Aceh. Acara dihadiri oleh Staf Ahli Pemerintahan dan Unsur teknis terkait diantaranya Bagian Pemerintahan, BPMPTSP dan Disdukcapil. Dalam kegiatan tersebut Depkum Ham Kanwil Aceh melakukan pengharmonisasian terhadap beberapa Ranqanun Kota Lhokseumawe diantaranya Ranqanun Pembentukan Kecamatan ... Read More »

PRA MEDIASI ANTARA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE DENGAN KOMNAS HAM TENTANG PEMBANGUNAN/PENATAAN JALAN PERNIAGAAN

img20161018105243

Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe yang di dampingi Asisten I dan Asisten II bersama KOMNAS HAM Aceh, melakukan rapat Pra Mediasi tentang penataan jalan perdagangan, yang bertempat di ooprom Setdako Lhokseumawe (18/10/2016). Rapat Pra Mediasi ini dihadiri oleh unsur teknis terkait diantaranya, Bagian Hukum Setda Kota Lhokseumawe, Dinas PU, BLHK dan staf Ahli setdako Lhokseumawe. Rapat ... Read More »

BIMTEK LEGAL DRAFTING DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

IMG_7377

Dasar Hukum penyelenggaraan Bimbingan Teknis Legal Drafting oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tatacara Pembentukan Qanun. Tujuan utama dari penyelenggaraan bimbingan teknis legal ... Read More »

Penyerahan Bantuan Kenderaan Roda Dua untuk Keuchik Se-Kota Lhokseumawe

IMG_0065

Dalam rangka mendukung kegiatan para Keuchik di wilayah  Pemerintah  Kota Lhokseumawe,  WaliKota  Lhokseumawe memberikan  bantuan  kenderaan  dinas operasional roda dua kepada para Keuchik secara simbolis untuk  8 Gampong dari total 68 Gampong di Kota Lhokseumawe (1/4/2014) Walikota Lhokseumawe berharap dengan adanya kendaraan baru ini, mampu menunjang kinerja Keuchik di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe  menjadi lebih ... Read More »

Sekda Kota Lhokseumawe : Aparatur Daerah Harus Paham Hukum

Bina Kadarkum

Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe Dasni Yuzar menyatakan, setiap aparatur pemerintahan sangat diharapkan untuk mengerti hukum, karena merupakan salah satu aturan main dalam penyelenggaraan negara. Saat membuka kegiatan Bina Kadarkum di Lhokseumawe, Kamis, ia mengatakan, penghormatan terhadap supremasi hukum tidak hanya dimaksudkan dengan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi bagaimana hukum yang dibentuk benar-benar dapat dilakukan, sehingga ... Read More »

KIP GELAR RAKOR EVALUASI PENGELOLAAN LOGISTIK

evaluasi

Dalam rangka persiapan Logistik Pemilu Legislatif Tahun 2014, KIP Provinsi Aceh pada hari kamis  (27/03/2014) mengadakan Rapat Koordinasi dengan KIP Kabupaten/Kota Se Aceh terkait Rencana Kegiatan dan Evaluasi Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2014 di Hotel Mekkah Kota Banda Aceh. Rapat yang dibuka langsung oleh Wakil ketua KIP Aceh Drs,Basri M Sabi yang sekaligus sebagai Komisioner ... Read More »

Pemerintah Aceh, BPK-RI dan Bank Aceh Sepakati Akses Data Online

unnamed 7-310x231

Doto Zaini: Data Transaksi Pemerintah Aceh sekarang Sudah Online Jakarta- Pemerintah Aceh dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah kabupaten/kota se- Aceh secara online pada PT. Bank Aceh dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. “Selain menjalankan wewenang dalam hal pemeriksaan keuangan, ... Read More »

Enam Kesalahan Paradigma Pemberantasan Korupsi

logo_hukumonline

Perbuatan korupsi sejatinya bukan hanya menyebabkan kerugian negara, tetapi juga berdampak pada masyarakat akibat tindakan tersebut. Faktanya, terpidana kasus korupsi umumnya hanya dihukum mengganti kerugian negara. Inilah salah satu dari enam kesalahan paradigma pemberantasan korupsi. Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, seharusnya koruptor juga diminta tanggung jawab atas dampak tindak kejahatannya. Korupsi adalah extraordinatry crime, ... Read More »

shared on wplocker.com