Enam Kesalahan Paradigma Pemberantasan Korupsi

Enam Kesalahan Paradigma Pemberantasan Korupsi

Perbuatan korupsi sejatinya bukan hanya menyebabkan kerugian negara, tetapi juga berdampak pada masyarakat akibat tindakan tersebut. Faktanya, terpidana kasus korupsi umumnya hanya dihukum mengganti kerugian negara.

Inilah salah satu dari enam kesalahan paradigma pemberantasan korupsi. Menurut Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, seharusnya koruptor juga diminta tanggung jawab atas dampak tindak kejahatannya.

Korupsi adalah extraordinatry crime, kejahatan yang luar biasa, sehingga dampaknya pun luas. Sayang, kata Bambang, ‘koruptor hanya diminta tanggung jawab pada kerugian negara’. Berbicara di depan peserta Konperensi PIL-Net di Jakarta (18/3) menyebut enam kesalahan paradigma pemberantasan korupsi.

Namun menurut dosen Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting, kalau merujuk pada Pasal 2 dan 3 dihubungkan dengan Pasaql 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian negara memang adalah kerugian yang nyata-nyata diderita negara. Tidak disebutkan dampak atau efek yang disebabkan tindakan korupsi tersebut. “Tidak ada ketentuan yang menentukan apakah kerugian itu akan berdampak pada lingkungan, apakah berdampak pada kesinambungan ekonomi, dan lain-lain,” kata Ginting kepada hukumonline.

Kesalahan paradigma kedua adalah penanganan korupsi yang belum membongkar kekuatan jaringan dan kartel korupsi, padahal korupsi adalah well-organized crime. Ketiga, pendekatan penanganan kasus korupsi masih terlalu menitikberatkan pada tindakan represif. Orang masih lebih melihat pemberantasan korupsi pada tindakan represif, belum kuat pada upaya-upaya pencegahan.

Paradigma lain yang seharusnya diperbaiki adalah perbaikan sistem. Selama ini, sistem yang mereproduksi kejahatan tidak ditangani secara komprehensif dan utuh. Berikutnya adalah kerancuan memahami politik hukum dan sistem keadilan secara baik.

Terakhir, lembaga pemberantasan korupsi didelegitimasi dan tidak didukung sepenuhnya oleh kekuasaan. Banyak upaya yang dilakukan, dan seringkali seolah-olah legal, untuk mendelegitimasi lembaga pemberantasan korupsi. Bambang tak menyebut secara langsung upaya yang dilakukan untuk terus melemahkan KPK.

Berdasarkan catatan hukumonline, komisioner KPK Busyro Muqoddas juga pernah mengajukan gagasan agar masalah korupsi dilihat dari perspektif hak asasi manusia (HAM). Sebab perbuatan korupsi pada hakekatnya juga melanggar hak asasi orang lain yang menderita akibat perbuatan korupsi tersebut.

SUMBER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

shared on wplocker.com